PPT Presentation

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Pemotongan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai dan Peserta Kegiatan" dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme perpajakan, khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 21 yang dikenakan terhadap pihak selain pegawai tetap, yaitu bukan pegawai dan peserta kegiatan. Pembahasan dalam makalah ini mencakup definisi, subjek dan objek pajak, dasar hukum, mekanisme pemotongan, hingga contoh kasus perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta referensi dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dalam menambah wawasan tentang perpajakan di Indonesia.

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima Subjek
Pajak Luar Negeri (SPLN) telah diatur dalam ketentuan perpajakan Indonesia. Dua
aturan yang paling sering dikaitkan dengan SPLN adalah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal
26. PPh Pasal 21 biasanya dikenakan atas penghasilan yang diterima individu,
misalnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Sementara itu, PPh Pasal 26
umumnya berlaku untuk jenis penghasilan lain yang bukan berasal dari hubungan
kerja, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, maupun imbalan jasa.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul "Pemungutan PPh Pasal 21 Final dan 26 bagi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)" dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas akademik sekaligus sarana untuk memperluas wawasan penulis mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemilihan judul ini didasarkan pada pentingnya pemahaman tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi maupun badan, khususnya yang berasal dari luar negeri. Dalam praktiknya, mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 Final dan Pasal 26 seringkali menimbulkan pertanyaan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk menyajikan penjelasan yang sistematis agar dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat. Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, rekan-rekan, serta semua pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, maupun referensi dalam penyusunan makalah ini. Tanpa dukungan tersebut, penulis mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan makalah ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara atau perusahaan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta. Pajak ini biasanya dikenakan pada kegiatan ekspor, impor, re-impor, dan beberapa jenis usaha lainnya.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan melalui dasar hukum, perhitungan, pemungutan, dan pelaporan. Sistemnya berkembang dari official assessment (fiskus dominan) ke self assessment (wajib pajak aktif). Pajak memiliki tarif tetap, proporsional, dan progresif, serta berfungsi sebagai alat anggaran, pengaturan, stabilisasi, dan pemerataan pendapatan. Pemungutan pajak adalah proses pengambilan pajak dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara. Prosesnya meliputi penetapan subjek dan objek pajak, perhitungan pajak terutang, dan mekanisme pembayarannya. Pemungutan dilakukan melalui tiga stelsel: nyata, anggapan, dan campuran. a.Stelsel Nyata (real stelsel) Pajak yang didasarkan pada penghasilan nyata dan pemungutannya dilakukan akhir tahun pajak. Kelebihan: Pajak lebih realistis. Kekurangan: Pajak baru dikenakan setelah penghasilan nyata diketahui. b. Stelsel Anggapan Pajak yang didasarkan pada anggapan sesuai undang-undang dan pajaknya ditetapkan di awal tahun pajak. Kelebihan: Pembayaran pajak dapat dilakukan selama tahun berjalan. Kekurangan: Tidak sesuai keadaan nyata. c.Stelsel Campuran Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Awal tahun pajak dihitung berdasarkan anggapan → disesuaikan akhir tahun. Akhir tahun pajak dihitung berdasarkan → keadaan yang sebenarnya. Penyesuaian dilakukan bila pajak riil lebih besar atau lebih kecil dari pajak anggapan.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang Aspek Fisacal dari asset Lancar berupa piutang usaha dan persediaan tepat waktu. Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak Wirmie Eka Putra,SE,M.Si. yang telah memberikan tugas makalah ini, sehingga kami dapat mengasah kemampuan kami dalam membuat makalah dengan baik. Terlepas dari semua itu, kami meyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kepada pembaca. Jambi,

In the late 20th and early 21st centuries, despite the decline of classical biological theory, the idea that biological factors play a role in criminal behavior has again gained attention, especially with the emergence of new fields of study such as neurocriminology and behavioral genetics. This approach, often referred to as Neo-Lombrosianism, updates the old biological theory by integrating new findings from modern science. Unfortunately, while the findings of genetics and neurobiology offer a new landscape for searching for the causes of crime, they risk ignoring the important role of social factors such as poverty, opportunity, social processes, trauma, and structural injustice. This study used a data collection method collected using library research, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study indicate that Neo-Lombrosianism has made a significant contribution to the understanding of the relationship between biological factors and criminal behavior, this approach must be balanced with a full awareness of the importance of social, economic, and environmental factors in influencing human behavior. However, there is a great risk that genetic findings can be used to support unfair policies, especially if biological factors are considered to be the main determinants of criminal behavior.

PPT ini bertujuan untuk merancang rencana bisnis produk strap HP yang ditujukan untuk mahasiswa, dengan fokus pada strategi pemasaran, analisis target pasar, serta tantangan yang realistis di lingkungan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis ini sangat bergantung pada inovasi produk, efektivitas promosi di media sosial, serta kemampuan menghadapi persaingan dengan usaha sejenis di kampus.

Presentasi ini dibuat untuk menyusun rencana bisnis produk strap HP yang ditargetkan kepada mahasiswa, dengan penekanan pada strategi pemasaran, analisis pasar sasaran, serta tantangan yang realistis di lingkungan kampus. Hasil studi mengindikasikan bahwa kesuksesan bisnis ini sangat bergantung pada inovasi produk, efektivitas promosi melalui media sosial, dan kemampuan untuk bersaing dengan usaha serupa di lingkungan kampus.

PPT ini bertujuan untuk merancang rencana bisnis produk strap HP yang ditujukan untuk mahasiswa, dengan fokus pada strategi pemasaran, analisis target pasar, serta tantangan yang realistis di lingkungan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis ini sangat bergantung pada inovasi produk, efektivitas promosi di media sosial, serta kemampuan menghadapi persaingan dengan usaha sejenis di kampus.

PPT ini bertujuan untuk merancang rencana bisnis produk strap HP yang ditujukan untuk mahasiswa, dengan fokus pada strategi pemasaran, analisis target pasar, serta tantangan yang realistis di lingkungan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis ini sangat bergantung pada inovasi produk, efektivitas promosi di media sosial, serta kemampuan menghadapi persaingan dengan usaha sejenis di kampus.

PPh 21 tidak hanya menyasar pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, tetapi juga bukan pegawai dan peserta kegiatan. Bukan pegawai adalah individu yang menerima imbalan atas jasa profesional atau pekerjaan tertentu, sedangkan peserta kegiatan adalah orang pribadi yang mendapatkan penghasilan karena ikut serta dalam suatu kegiatan, misalnya pembicara seminar, peserta lomba, atau panitia acara. kerangka hukum & perubahan regulasi

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah yang berjudul "Perhitungan PPh Pasal 21 pada Karyawan, Pindah Tugas, dan Upah" ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemahaman penulis terhadap praktik perpajakan khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan pada karyawan, termasuk kasus pindah tugas dan penghitungan upah. Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme perhitungan PPh Pasal 21, hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan, serta contoh-contoh perhitungan yang relevan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan sebagai referensi praktis bagi mahasiswa atau pihak yang tertarik dalam bidang perpajakan dan manajemen sumber daya manusia. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan dalam memahami perpajakan di Indonesia.

Tarif PPh 21 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 per tahun 5% untuk penghasilan di atas Rp60.000.000 hingga Rp250.000.000 per tahun 25% untuk penghasilan di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 per tahun 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun Jenis Penghasilan Masa Kerja dan Status Nabila adalah karyawati pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami nabila merupakan pegawai negeri sipil di Kementrian Komunikasi & Informatika. Nabila menerima gaji Rp 6.000.000,-per bulan. PT.Onix Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan.Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp30.000,-per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Nabila membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masingmasing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Nabila juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp 2.000.000,-.

Bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk pegawai harian yang upahnya berbeda-beda, misalnya Rp450.000 pada hari pertama, Rp500.000 pada hari kedua, Rp300.000 pada hari ketiga? Apakah hanya menggunakan tarif pasal 17 atau bisa menggunakan skema TER? JAWABAN Untuk pegawai harian atau borongan yang upahnya berbeda-beda, perhitungan PPh 21 bisa dilakukan dengan dua pendekatan: 1. Menggunakan batasan PTKP harian Jika upah per hari ≤ Rp450.000, maka tidak dikenai PPh 21, sepanjang dalam sebulan totalnya tidak lebih dari Rp4.500.000. Jika upah per hari > Rp450.000 atau dalam sebulan melebihi Rp4.500.000, maka penghasilan itu menjadi objek PPh 21.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "perhitungan PPh Pasal 21" tepat pada waktunya. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan tugas mata kuliah Perpajakan II di bawah bimbingan dan arahan Bapak Dr.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai selesai tepat pada waktunya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah "Perpajakan 2"yang di ajar oleh bapak Dr. Wirmie Eka Putra S.E., M.Si. dan ibu Restu Hanin Annisaa, S.E. M.Ak Makalah ini kami susun dengan Sungguh-sungguh. Banyak rintangan yang di lewati, baik itu yang datang dari diri kami Sendiri maupun yang datang dari luar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan Kemampuan yang penulis miliki. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang Bermanfaat. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan,Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.