Universitas Negeri Gorontalo
Ilmu Hukum
Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 telah membawa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pelayanan publik, hingga sistem peradilan.... more
tap mpr merupakan peraturan yang dijadikan sbg sumber hukum
Oleh : Suleman Ibrahim Kelas : B Semester : IV MK : Ilmu Perundang -Undangan Pendahuluan Hukum dalam suatu Negara memiliki fungsi yang sangat sentral dalam kaitannya dengan pengaturan/rekayasa social. Tata hukum atau kerap kali disebut... more
Gagasan tentang Negara hukum telah ada sejak lama, bahkan telah dikembangkan oleh beberapa pakar/ilmuwan di bidang hokum. Hampir dapat dipastikan bahwa Negara-negara didunia dalam mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada... more
Tugas : Analisis yuridis "Ketetapan MPR dalam hirarki Perundang -Undangan" Oleh : Suleman Ibrahim Kelas : B MK : Ilmu Perudang -Undangan Dosen Pengampuh : Novendri M. Nggilu Pendahuluan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menempatkan... more
ANALISIS JURNAL MENCEGAH DAN UPAYA PENCEGAHAN DARI NARKOTIKA PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAIN (OBAT-OBATTAN TERLARANG) MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL GORONTALO OLEH : Suci Regina Maya Matiko (1011417032) Kelas B Tugas Ilmu... more
Tidak semua negara memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada undangundang dasar daripada undang-undang dalam arti formil. Artinya tidak semua undang-undang dasar memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk perubahan atau amandemennya... more
Pemikiran positivistis yang menghasilkan aliran hukum normative-dogmatic masih dominan dalam berbagai produk hukum di Indonesia, baik yang berupa putusan lembaga peradilan maupun perundangundangan, di mana aliran tersebut menganggap bahwa... more
Konstitusionalisme sebagai wacana dan praktek hukum konstitusional, dengan memungkinkan lebih besar populer partisipasi dalam konstitusi pengambilan keputusan, bisa berfungsi sebagai koreksi untuk beberapa kelemahan demokrasi liberal... more
PENDAHULUAN Pada dasarnya jika kita berbicara mengenai negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, maka tidak akan mungkin terlepas dari membicarakan konstitusi sebagai landasan berpijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.... more
Tap MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang cukup sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seringkali menimbulkan sengketa haik sengketa yang bersifat adsminitratif atau sengketa proses dan sengketa hasil.
- by Helmi Kaani
The purpose of this thesis aim to elaborate the accounting treatment for financial transactions at Benjor village Malang.This thesis determine about accounting policy , preparation of the budget process, and the implementation of the... more
- by Aan Otoluwa
UU NO 23 TAHUN 2014, PP NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH, DAN PP NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PP PENGGANTI
Pembentukannya. penelitian menunjukkan bahwa terdapat susunan perangkat daerah yang dibentuk belum didasarkan pada asas pembentukannya. Salah satunya adalah susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat... more