Computer Science

BAB V PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DENGAN UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) 5.1 Sejarah Unified Modeling Language (UML) Tahun 1994, Grady Boch dan James Rumbaugh bergabung untuk menggunakan metode berorientasi objek. Ivan Jacobson bergabung pada tahun 1995, dan mereka bertiga fokus membuat suatu bahasa pemodelan objek standar sebagai ganti dari pendekatan atau metode objek standar. Berdasarkan kerja mereka dan hasil kerja lainnya pada industri, Unified Modeling Language (UML)versi 1.0 dirilis pada tahun 1997. Unified Modeling Language (UML)tidak menentukan metode untuk sistem-sistem pengembangan, tetapi sudah diterima luas sebagai standar untuk pemodelan objek. Object Management Gorup/OMG, badan standar industri, mengadopsi UML pada bulan November 1997 dan terus bekerja sama untuk meningkatkannya berdasarkan kebutuhan industri. Pada saat ini, salah satu industri telah merilis sebuah sofware yang mendukung UML yaitu Visual Paradigm 6.4 Interprise edition. Berbagai industri juga bermunculan dan mendukung penggunaan UML dengan berbagai produk, diantaranya Rational Rose, SmartDraw, dan lain-lain. 5.2 Definisi Unified Modeling Language (UML) Unified Modeling Language (UML) merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan objek (Whitten L. Jeffery et al, 2004).Sementara menurut Henderi (2007: 4) Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan yang telah menjadi standar dalam industri software untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Bahasa Pemodelan UML lebih cocok untuk pembuatan perangkat lunak dalam bahasa pemrograman berorientasi objek (C++, Java, VB.NET), namun demikian tetap dapat digunakan pada bahasa pemrograman prosedural (Ziga Turck, 2007)

that can facilitate the implementation of business processes and enhance competitive advantage. Through IT, business processes can be implemented more easily, quickly, efficiently, and effectively. IT also offers many opportunities for universities to improve performance, transforming the service, market, work processes, and community relations and researches. Therefore, the current IT governance to be one critical success factor (CSF) for leaders (CIOs) and partner universities to optimize the role of IT in improving asset effectiveness, performance achievements, goals, objectives, mission, and vision of the organization. However, the complexity of the application of IT in the organization caused difficulties at various levels of leaders and stakeholders in understanding, creating and implementing IT governance in higher education. As a result the benefits of using IT to get higher education is felt not worth the investment value that has been issued. Therefore, this article discusses an overview of IT governance principles and guidelines established by experts in the field IT governance, IT governance structures in higher education, IT governance committees intensively, and recommendations for good IT governance prototype that can be applied in higher education.

Information technology (IT) merupakan critical asset untuk menciptakan tata kelola organisasi yang efektif. Karena itu, organisasi dan para ahli IT dan bisnis membutuhkan IT governance yang baik. IT governance berperan sebagai sarana untuk penyelarasan IT dengan bisnis, diperlukan untuk menjelaskan peran baru organisasi IT, mengukur kontribusi masing-masing komponen organisasi, membantu mengetahui dampak dan manfaat investasi IT yang telah dilakukan, pengambilan keputusan, dan mendapatkan proyek yang lebih baik. Sebaliknya, IT governance yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian bisnis, penurunan reputasi, melemahkan kemampuan daya saing, ketidak tepatan jadwal proyek, pemborosan biaya, mutu produksi tidak sesuai dengan harapan, inefisiensi, serta tidak terpenuhinya inovasi dan keuntungan yang telah dijanjikan. Sementara itu, strategic alignment yang baik dapat menciptaan peluang baru dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang lebih tinggi bagi perusahaan. Dengan demikian strategic alignment diperlukan untuk menciptakan alignment antara IT-business dan menjamin IT governance berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artikel ini bermaksud membahas dan memberikan informasi tentang strategic alignment IT-business sebagai salah satu komponen IT governance. Setelah memahaminya, para direksi dan CEO dapat mengidentifikasi peluang dan menyusun strategic alignment dengan baik untuk menciptakan peluang, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan menjamin kelangsungan perusahaan.

Pemanfaatan Information technology (IT) oleh berbagai perusahaan dan organisasi secara umum bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan proses bisnis dan meningkatkan kemampuan kompetitif. Melalui penerapan IT pula proses bisnis perusahaan dapat dilaksanakan lebih mudah, cepat, efisien dan efektif. Tidak hanya itu, IT juga telah menawarkan banyak peluang kepada perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan dan mentransformasi produksi, pelayanan, pasar, proses kerja, dan hubungan-hubungan bisnis. Agar dapat mengoptimalkan peranan IT dalam berbagai bidang tersebut maka setiap perusahaan dan organisasi hendaknya mempunyai IT governance yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip dan cara kerja good govervance. Namun demikian masih banyak perusahaan dan organisasi yang menerapkan prinsip dan cara kerja good governance belum mengoptimalkan peranan IT governance dalam melaksanaannya. Karena itu, dukungan IT governance bagi perusahaan adalah suatu keniscayaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan sesuai dengan prinsip dan cara kerja good governance. Artikel ini menguraikan prinsip dan cara kerja IT governance untuk mendukung pelaksanaan good governance oleh berbagai perusahaan dan organisasi.

Berbagai vendor software dan hardware telah mengeluarkan beberapa produk yang mendukung penerapan teknologi informasi untuk kepentingan para manajer organisasi. Namun pemanfaatan produk tersebut oleh para manajer belum optimal. Hal ini disebabkan para manajer belum memahami konsep penerapan dan cara kerja teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi kepemimpinan yang disebut e-leadership. Sementara itu pemanfaatan teknologi informasi diberbagai organisasi dan perusahaan, dan penerapan konsep dan cara kerja e-leadership oleh para manajernya merupakan suatu keharusan. Organisasi yang dipimpin oleh manajer yang tidak berminat dan tidak menguasai penerapkan konsep dan cara kerja e-leadership senantiasa akan sulit bertahan diera persaingan yang semakin kompetitif. Untuk itu diperlukan penjabaran tentang konsep dan penerapan cara kerja e-leadership dan pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi manajer sebagai pemimpin, diantaranya dalam melakukan fungsi: perencanaan, pengelolaan, pendelegasian, motivasi, pengontrolan, dan evaluasi.

Paper ini membahas tahapan pengembangan model digital dashboard (DD) sebagai tools enterprise performance management (EPM). Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model DD dikembangkan untuk mempermudah pengaksesan informasi strategis, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja enterprise. Penelitian juga bermaksud untuk mengidenfikasi apakah komponen critical suscess factor (CSFs), business process (BP), business activity monitoring (BAM), key performance indicator (KPI), mapping BAM ke dalam KPI telah dilakukan dalam pengembangan digital dashboard. Penelitian dilakukan dengan cara mengidenfikasi tahapan membangun EPM-DD, bentuk EPM-DD, komponen EPM-DD, cakupan EPM-DD, membuat tabel komparasi, dan menganalisanya. Hasil penelitian menyatakan bahwa tahapan pengembangan digital dashboard  tediri dari: menentukan metodologi, mendefinisikan data layer, presentation layer, visualization layer, menentukan komponen, dan cakupan data  dan user. Diketahui pula bahwa komponen BP, BAM, KPI telah diperhatikan pada beberapa pengembangan. Sementara komponen CSFs sama sekali belum menjadi perhatikan. Telah dibuat pula sebuah rekomendasi tahapan pengembangan digital dashboard sebagai tools EPM yang memiliki 6 tahapan.
Keywords—digital dashboard, enterprises performance management, critical success factors

Diketahui dari studi literatur bahwa sebagian besar penelitian yang terkait dengan framework knowledge management (KM) di perguruan tinggi hanya membahas salah satu elemen KM. Framework tersebut belum disusun dan dikaji berdasarkan aspek esensial KM perguruan tinggi. Karena itu, akan dibahas usulan framework KM untuk perguruan tinggi dengan memperhatikan aspek esensial KM. Framework KM untuk perguruan tinggi yang diusulkan disusun melalui tahapan: studi pendahuluan, identifikasi kebutuhan, studi literatur, analisa terhadap prinsip dan cara kerja KM, dan membuat usulan framework. Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa framework KM untuk perguruan tinggi adalah sebuah sistem yang tersusun atas empat komponen utama, yaitu: sistem perekam dan penyimpan data, knowledge creation, knowledge discovery, pengelolaan, dan knowledge sharing. Elemen integrasi aplikasi pada level perguruan tinggi yang terdiri dari integrasi konektivitas, transformasi, integrasi proses, dan integrasi pengetahuan diperlukan untuk mengimplementasikan framework KM yang diusulkan. Framework KM untuk perguruan tinggi yang diusulkan dapat diimplementasikan secara sinergi dengan proses bisnis dan operasional harian, dan mendukung perguruan tinggi dalam mengelola ilmu pengetahuan yang dimilikinya secara efisien dan efektif, sekaligus menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Kata kunci : Framework knowledge management, knowledge discovery,knowledge sharing

Sistem informasi milik perguruan tinggi cenderung menghasilkan data/informasi secara berlebihan. Akibatnya volume data/informasi semakin meningkat. Volume data/informasi yang besar tersebut kadangkala dianggap tidak bernilai karena belum diolah untuk memenuhi kebutuhan informasi pemimpin perguruan tinggi. Menyadari kenyataan ini, akan dibahas model sistem executif digital dashboard (EDDU) untuk perguruan tinggi.  Tujuannya adalah diusulkannya sebuah model sistem EDDU untuk membantu tugas manajerial pemimpin perguruan tinggi. Tugas tersebut diantaranya: melaksanakan monitoring, evaluasi, pengukuran kinerja, dan pembuatan keputusan. Sistem EDDU dikembangkan melalui tahapan kegiatan: analisa permasalahan dan requirments, desain, implementasi, testing dan evaluasi. Berdasarkan evaluasi hasil uji coba yang dilakukan, disimpulkan bahwa sistem executive digital dashboard (EDDU) untuk perguruan tinggi yang dikembangkan dapat menampilkan informasi KPI berbentuk dashboard, bersifat visual, menerapkan colour code, interaktif, intuitif, dan sederhana. Implementasi terhadap model sistem EDDU yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengukuran kinerja, dan pembuatan keputusan pada perguruan tinggi.

Kata kunci : executive digital dashboard, kinerja, colour code, intuitif

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap suatu mata kuliah ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kondisi perkuliahan. Evaluasi kondisi perkuliahan dapat dilakukan dengan mahasiswa sebagai responden. Pada penelitian ini, digunakan dataset evaluasi mata kuliah oleh 5280 mahasiswa Gazi University. Dataset terdiri dari 28 pernyataan atas kuesioner tentang evaluasi kondisi perkuliahan dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap mata kuliah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan atribut masukan evaluasi kondisi perkuliahan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah, dengan proses clustering, seleksi atribut, dan klasifikasi. Evaluasi nilai akurasi, ROC, TP rate, dan FP rate menunjukkan bahwa klasifikasi dengan subset hasil seleksi atribut menghasilkan performa yang setara bahkan lebih baik dibandingkan klasifikasi dengan seluruh atribut. Subset atribut yang berasal dari seleksi atribut dengan metode Relief adalah subset terbaik...

Data penjualan di supermarket dapat diolah menjadi informasi yang mengandung pengetahuan dan bermanfaat bagi manajer dalam mengambil keputusan. Bentuk informasi yang diteliti berkaitan dengan fungsi asosiasi antar item barang secara temporal, merupakan salah satu fungsi dalam data mining. Dalam penelitian ini waktu yang digunakan memanfaatkan tanggal transaksi.

Contoh nilai unary : hasil++. Daftar operator aritmatik lihat pada tabel 14.1. 84 Tabel 16.1 Daftar operator aritmatika Operator Jenis Keterangan * Binary Perkalian / Binary Pembagian + Binary Penjumlahan -Binary Pengurangan % Binary Pembagian sisa/modulus -Unary Negasi ++ Unary Penambahan satu --Unary Pengurangan satu Jenis binary tidak dibahas lebih jauh karena operator ini sering digunakan oleh pembaca. Berikut ini contoh penggunaan operator jenis binary dengan program JavaScript dan hasilnya.

Menurut Deutsch (1979), Pengembangan sistem perangkat lunak melibatkan sederetan aktivitas produksi dimana peluang terjadinya kesalahan manusia sangat besar. Kesalahan pertama terjadi mulai permulaan proses dimana sasaran tidak ditetapkan secara sempurna. Beizer (1990) mengatakan, ada mitos yang menyatakan bahwa jika kita benar-benar baik dalam pemrograman, maka tidak akan terjadi bug, demikian sebaliknya. Hal tersebut terkait dengan analisis data yang matang, pemrograman terstruktur, rancangan sistem yang baik dan dokumentasi sistem yang lengkap. Jadi : "Haruskah pengujian sistem mencari kesalahan ?", "Apakah pengujian sistem bersifat merusak ?". A. DASAR-DASAR PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK Glen Myers (1979) menyatakan, aturan dalam pengujian perangkat lunak meliputi : 1. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. 2. Test case yang baik adalah memiliki probabilitas tinggi untuk menentukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya.

1. Suatu sistem adalah kombinasi sumber daya (entitas) untuk mengkonversi input menjadi output (informasi). 2. Dalam setiap sistem, masing-masing bagian sistem saling berkoordinasi untuk menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan ataupun fungsi. 3. Informasi yang dihasilkan ditujukan ke bagian dalam organisasi yang relevan.ataupun pihak yang membutuhkan informasi.

Penyusunan anggaran pembangunan pemerintah daerah, selama ini dilakukan berdasarkan musrenbang yang melibatkan tokoh masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing sektor pembangunan. Setiap usulan anggaran dari hasil musrenbang akan direkapitulasi oleh bagian anggaran pemerintah daerah, yang sangat dimungkinan ada banyak usulan program kegiatan yang melebihi anggaran yang tersedia dan tidak sesuai prioritas dari pembangunan pada tahun penganggaran. Salah satunya adalah harus disesuaikan dengan upaya meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga dari pihak anggaran akan membutuhkan banyak waktu dalam menganalisis setiap sub program kegiatan untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran bagi setiap SKPD.