Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra RADIX: Jurnal Filsafat dan Agama
ibnu rochim, Achluddin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI: (Studi Kasus di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya) Devi Christina, Dhea; Ibnu Rochim, Achluddin; Kusbandrijo, Bambang
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Jawa Timur mempunyai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Penduduk yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dibentuklah UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang bertugas melakukan kegiatan teknis dan melakukan sebagian tugas dari DP3AK. Terdapat Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang pembentukan UPT PPA Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis implementasi serta faktor penghambat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi di UPT PPA Jawa Timur. Melalui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan dengan 3 teknik analisis data yaitu Reduksi, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 khususnya pada BAB IV tentang uraian tugas dan fungsi pada UPT PPA Provinsi Jawa Timur sudah dimengerti dan diberlakukan kebijakan tersebut di kantor UPT PPA Provinsi Jawa Timur, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Permasalahan yang menjadi kendala sampai saat ini yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan pelaksanaan SOP yang belum menyeluruh.
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DESA WONOKERTO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR Setyawan, Arief; Ibnu Rochim, Achluddin; Kusbandrijo, Bambang
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan maksud dan tujuan kebijakan Bupati No. 48 tahun 2019 tantang Sistem Informasi Desa sebagai perangkat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat Desa Wonokerto dan pengelolaan sumber daya. Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menjadi objek kajian penelitian karena berdasarkan permasalahan yang ditemukan tidak mengoptimalkan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam pencarian data (kependudukan, potensi desa, laporan, perencanaan dan penganggaran) yang membuat pengguna sistem informasi desa dalam pelayanan menjadi kurangnya transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan SID (Sistem Informasi Desa) guna menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Wonokerto. Peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori e-government yang dikemukakan Stiftung (2001) dalam Indrajit (2005:46) apa yang disebut sebagai balanced e-government scorecard  sebagai alat ukur performa pemerintahan yang menerapkan e-government. Menjelaskan kelima dimensi untuk melihat pelaksanaan e-Government yaitu: 1) Manfaat 2) Efisiensi 3) Partisipasi 4) Transparansi 5) Manajemen Perubahan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan yang terdapat dua faktor. Pertama faktor pendukung : kebijakan yang telah terlaksana, anggaran yang ada di pemerintah Desa Wonokerto Kecamatan Tekung ini telah mencukupi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang aktif.  Kedua faktor penghambat : keterbatasan Sumber Daya Manusia, minimnya pendampingan dari Diskominfo Lumajang pada saat pelatihan Sistem Informasi Desa, dan koordinasi dengan pihak Diskominfo Lumajang yang kurang
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM TATA KERJA PEMERINTAH DESA JAWIK KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO Tazkiyyatus Solikhah, Elza; Ibnu Rochim, Achluddin; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan Menganalisis kepemimpinan dari Kepala Desa Jawik dalam menyelenggarakan Tata Kerja Pemerintah Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan kegiatan Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Jawik Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Adapun Teknik pengambilan data ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh dalam Penelitian ini kepemimpinan Kepala Desa Jawik dipandang sebagai seorang pemimpin yang memiliki sifat rendah hati.  Kepemimpinan Kepala Desa Jawik dalam kondisi apapun mampu secara baik menerima saran, pendapat maupun kritik. Di dalam hal apresiasi terhadap karyawan sendiri, Kepala Desa Jawik membiasakan Pemerintah Desa Jawik untuk menerapkan kesederhanaan. Penerapan manajemen tata kerja sendiri, Pemerintah Desa Jawik selalu di ikutsertakan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan dan penetapan keputusan baik dalam proses Koordinasi perencanaan Tata Kerja maupun Koordinasi pelaksanaan Tata Kerja, membuktikan bahwa Kepala Desa Jawik tidak bertindak sesuai kepentingan pribadi dan tidak membebaskan kendali Tata Kerja. Hal tersebut sesuai dengan Teori indikator Gaya Kepemimpinan Demokratis.
PERANAN SISTEM PENGADMINISTRASIAN PERKARA PADA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA DALAM MENINGKATKAN FUNGSI ADMINISTRASI BIROKRASI Syahrial Sandi, Algil; Ibnu Rochim, Achluddin; Widiyanto, M. Kendry
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Administrasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan suatu tugas dan fungsi birokrasi pemerintahan dan dalam pelaksanaannya akan selalu terdapat kendala dalam penyajian, pengarsipan, pendataan serta pengelolaannya. Sehingga tidak dapat dipungkiri peran suatu administrasi sangat penting dalam mencegah timbulnya masalah dalam setiap kegiatan pekerjaan perkantoran, tak terkecuali dalam kegiatan pekerjaan di berbagai lingkungan lembaga atau instansi pemerintahan, salah satunya di Kejaksaan Negeri Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui tata kelola sistem pengelolaan administrasi perkara dalam tahapan administrasi pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya dalam meningkatkan fungsi administrrasi dalam birokrasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yang melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dihasilkan berupa data deskriptif yakni kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya diambil menjadi satu kesimpulan makna atas isu tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Tata kelola administrasi pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya sudah terbentuk dan berjalan baik dengan sedemikian rupa, sehingga dari penerapan sistem administrasi tersebut berdampak terhadap menginkatnya fungsi administrasi birokrasinya, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Surabaya yang terfokus pada bidang Seksi Pidana Khusus itu sendiri tentunya.
IMPLEMENTASI PERWALI SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2011 SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN PELANGGAN PENYALURAN AIR DI PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA Dwi Oktaviani, Clarisa; Ibnu Rochim, Achluddin; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian air pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya masih menjadi suatu permasalahan yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian kehilangan air. Dengan hal tersebut Walikota Surabaya menerbitkan Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 guna untuk membantu perusahaan dalam menangani pelanggan penyaluran air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 sebagai upaya menertibkan pelanggan penyaluran air di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Fokus penelitian ini dengan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin yaitu Perspektif Kepatuhan, Perspektif Kelancaran keberhasilan, dan Perspektif Kepuasan Implementasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun Teknik pengambilan data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh ialah Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 telah berhasil di implementasikan oleh perusahaan dalam penertiban pelanggan sehingga dengan adanya Peraturan Walikota ini sangat membantu perusahaan dalam mengurangi jumlah pelanggan pada setiap tahunnya dan menciptakan banyak manfaat untuk perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin.
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 SEBAGAI UPAYA PENURUNAN KASUS KEKERASAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA: (Studi Kasus di SMPN 35 Surabaya) Arianto, Rivaldi; Hartono, Supri; Ibnu Rochim, Achluddin
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam dunia pendidikan tentunya terdapat berbagai masalah salah satunya yaitu kekerasan yang terjadi disekolah. Hal ini juga terjadi di kota Surabaya untuk merespon masalah ini pemerintah kota Surabaya menerapkan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan harapan bisa menurunkan kasus kekerasan yang terjadi di Surabaya. Dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana proses implementasi PERMENDIKBUD Nomor 82 tahun 2015 yang terjadi di kota Surabaya. Fokus dari penelitian yaitu terdapat proses penerapan PERMENDIKBUD Nomor 82 Tahun 2015 di Dinas pendidikan Kota Surabaya(Studi Kasus SMPN 35 Surabaya).Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukan bahwa kebijakan sudah berjalan dengan baik namun belum berhasil karena masih terdapat kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah kota Surabaya hal ini dinilai dengan menggunakan teori dari Van Matter dan Van Horn yaitu tentang proses implementasi kebijakan yang memiliki 6 indikator yaitu: standard dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan organisasi, karakeristik agen pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi/sikap pelaksana.
KUALITAS KINERJA PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR DESA DADAPAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN Rahmawati, Alice; Ibnu Rochim, Achluddin; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan di Desa Dadapan.  karena ingin kualitas kerja perangkat di instansi Dadapan saat memberikan pelayanan publik ke rakyat. Karena dilihat dari kondisinya di Kantor Desa Dadapan masih ada hambatan untuk mecapai kualitas kinerja pegawai, ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Dalam penelitian ini Peneliti mengunakan metode kualitatif deskriptif untuk memudahakan peneliti mendapatkan data yang objektif dan melihat bagaimana proses kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengunakan teori Hasibuan 2008:95  dalam (Hutauruk, Sutradjo, and Hadya 2021) dan hasilnya pegawai desa sudah berkualitas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) GUNA MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA DADAPAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN Amalia, Dina; Ibnu Rochim, Achluddin; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Guna Menunjang Pembangunan Di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.  Dalam penelitian ini peneliti menganalisis implementasi kebijakan dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013), model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu diantaranya : Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi lingungan sosial, politik dan ekonomi, Disposisi implementor.
KUALITAS IPELAYANAN DALAM IMEMBERIKAN PELAYANAN WALKTHRU PADA MASYARAKAT IDI ISAMSAT IMANYAR IKOTA ISURABAYA Chrisdian Tama, Elvin; Ibnu Rochim, Achluddin; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan ipublik imerupakan ikegiatan ibentuk ipelayanan iyang idibuat ioleh pemerintahan iuntuk ikebutuhan imasyarakat. Dijelaskan idalam iUndang-Undang No i25 iTahun i2009 itentang ipelayanan ipublik, pelayanan ipublik imerupakan kegiatan iuntuk imemenuhi ikebutuhan-kebutuhan imasyarakat idengan isesuai peraturan iperundang-undang ibagi isetiap iwarga inegara iatas ibarang idan ijasa yang iada idan idisediakan ioleh ipenyelenggara ipelayanan ipublik iKantor iSamsat Kota iSurabaya imerupakan iinstansi ipelayanan ipajak ikendaraan ibermotor iyang memberikan ikonstribusi idalam ipenerimaan ipajak inegara. Pajak imenurut undang iundang irepublik iindonesia inomor 6 itahun 1983 itentang iketentuan umum idan itatacara iperpajakan,   berdasarkan iPasal 1 ayat 1 adalah ikontribusi wajib ikepada inegara iyang iterutang ioleh iorang ipribadi iatau ibadan iyang bersifat imemaksa iberdasarkan iundang-undang idengan itidak imendapatkan imbalan isecara ilangsung idan idigunakan iuntuk ikeperluan inegara ibagi kemakmuran irakyat. iSecara iumum iSamsat iini iberfungsi iuntuk imemberikan pelayanan idan ipengawasan iterhadap ipembayaran ipajak ikendaraan bermotor. Dari ihasil ipenelitian itentang “Kualitas ipelayanan idalam imemberikan pelayanan walk ithru ipada imasyarakat idi Samsat iManyar ikota isurabaya isudah cukup bagus ikarena iSamsat iManyar imemiliki ikeunggulan iterkait idengan penampilan pegawai iyang isudah ilengkap imenggunakan iatribut iyang itelah disediakan.  Dan keahlian ikecermatan idalam iproses ipelayanan ipegawai isudah menunjukkan Keahlian idalam ipengoperasian ikomputer isudah isangat ibaik dan Kecermatan yang dimiliki pegawai juga sudah teliti.
ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN WARGA MENUR PUMPUNGAN MELALUI PROGRAM RUTILAHU TAHUN 2023 Nisak, Khoirun; Ibnu Rochim, Achluddin
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan meningkatnya kebutuhan hidup. Sedangkan kesejahteraan sosial adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha, maupun pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan esensi pembangunan nasional salah satunya Program Pemerintah Kota Surabaya yaitu Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni). penelitian ini menggunakan teori Goerge Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan teori deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan prioritas strategi pembangunan Rutilahu di wilayah Menur Pumpungan dilihat dari segi ukuran luas bangunan rumah serta keadaan atap/dinding/lantai mana yang lebih rusak parah itulah yang diutamakan serta bukti hal alas rumah dengan menunjukkan surat SHM. Jika tidak dapat memberikan bukti SHM, maka akan dialihkan ke bantuan CSR.
Co-Authors Adawiyah Awahah, Robbiatul Amiranto, J.B. Arianto, Rivaldi Arief Setyawan Bambang Kusbandrijo Chrisdian Tama, Elvin D. Jupriono, D. Devi Christina, Dhea Dida Rahmadanik Dina Amalia Dwi Oktaviani, Clarisa Endang Indartuti, Endang Hartono, Supri Hasan Ismail Irmasanthi Danadharta KHOIRUN NISAK Lukman Hakim Radjikan Radjikan, Radjikan Rahmawati, Alice Rudy Santoso, Rudy Syahrial Sandi, Algil Tazkiyyatus Solikhah, Elza Widiyanto, M. Kendry