Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

INDONESIA merupakan negara dengan karakteristik masyarakat yang sangat beragam. Negara yang dibangun oleh keragaman kelas sosial ekonomi, budaya, bahasa, maupun agama. Munculnya perbedaan gagasan maupun pemahaman tentang kehidupan sosial masyarakat dan berbangsa lumrah terjadi. Karena itu, hubungan antarkelompok yang memiliki perbedaan ideologi, gagasan, maupun pemahaman politik yang berbeda harus betul-betul dikelola dengan baik.

Setiap warga negara tentunya memiliki keinginan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Hak mendapatkan pendidikan memang hak seluruh warga negara seperti diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945, tapi secara faktual hak mendapatkan pendidikan tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Jika membaca Pembukaan UUD 1945 kita dapat melihat bagaimana para pendiri bangsa ini sejak awal sudah sangat menyadari akan arti pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Salah satu tujuan negara " mencerdaskan kehidupan bangsa " merupakan bukti sahih tentang keyakinan pendiri bangsa ini mengenai perlunya pembentukan generasi cerdas. Tulisan ini berupaya menguraikan pendidikan dalam konteks perubahan sosial serta bagaimana sesungguhnya dalam level yang lebih mikro budaya sekolah sangat memegang peranan penting dalam penciptaan individu berkarakter. Generasi bangsa berkarakter yang diharapkan akan memiliki kontribusi terhadap kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang. Pendidikan dan Perubahan Sosial Pendidikan di negeri ini tentu tidak bisa dilepaskan dari proses perubahan sosial yang terjadi sangat cepat. H.A.R Tilaar (2002) menyatakan bahwa dalam proses perubahan sosial ada beberapa kekuatan yang mengiringi yaitu demokratisasi, globalisasi, identitas, dan masyarakat belajar. Variabel-variabel tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap konstruksi pendidikan di negeri ini. Oleh karena itu sangat penting bagi para perumus kebijakan pendidikan di negeri ini untuk memperhatikan variabel-variabel perubahan sosial tersebut. Apalagi secara sosiologis masyarakat bergerak dinamis, akselerasinya sangatlah cepat dan tentu saja diiringi permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks dari pada masa-masa sebelumnya. Maka salah satu tujuan pendidikan adalah menyiapkan individu yang siap dengan perubahan. Jika bicara mengenai varibel-variabel yang disampaikan oleh Tilaar, maka proses pendidikan harus menjadi ruang di mana terjadinya proses yang demokratis, memperhatikan isu global, memahami dirinya, serta menciptakan peserta didik yang selalu ingin menjadi pembelajar. Visi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang pendidikan termaktub pada poin lima Nawacita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar". Salah satu program

Karya ini merupakan tesis Program Pascasarjana Sosiologi di UGM yang dibukukan untuk menggambarkan diskursus kekuasaan dan reproduksi pengetahuan dalam konteks perkembangan sosiologi Indonesia. Guru Besar Masyarakat dan Politik Asia di Murdoch University Australia, Vedi R Hadiz mengatakan, karya ini sebagai upaya baru menelaah perkembangan ilmu sosial (hlm xi). Buku yang mencoba menelusuri perkembangan ilmu sosial (sosiologi) dari masa kolonial sampai Orde Baru ditinjau dari konteks sosial kesejarahan meliputi aspek ekonomi, politik, dan pengaruh dominasi keilmuan Amerika Serikat pasca-Perang Dunia II. Buku ini bermaksud mengidentifikasi peta perkembangan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu sosial dikaitkan realitas sosial, ekonomi, dan politik Indonesia (hlm 7). Buku yang menggunakan terminologi genealogi dan kekuasaan dari Michel Foucault, sosiolog Prancis. Genealogi Foucault mau memperhatikan dinamika, proses transformasi, dan diskontinuitas tiap perkembangan historis Sosiologi Indonesia. Fokusnya pada diskursus kerakyatan Sosiologi UGM sebagai pintu masuk pelacakan (hlm 10). Individu yang mewacanakan (discourse) sosiologi baik secara keilmuan maupun praksis. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa Sosiolog mengendalikan pengetahuan seperti yang dikatakan Foucault pada hubungan kekuasaan dan pengetahuan (hlm 12), tak terpisahkan dari kekuasaan memberi wawasan bagi studi ini. Kerja intelektual sosiolog bisa jadi tidak semata-mata demi keilmuan atau reproduksi pengetahuan, tetapi juga untuk kepentingan kekuasaan (hlm 13).

Lirik lagu yang dinyanyikan oleh grup band Efek Rumah Kaca tersebut rasanya pas untuk menggambarkan kondisi beberapa waktu belakangan ini. Kekerasan yang muncul atas nama perbedaan. Peristiwa pengeboman yang terjadi Kamis (14/1) di dekat Sarinah berhasil ditangani dengan sangat baik oleh aparat keamanan. Apresiasi patut disampaikan kepada warga Jakarta yang tetap tenang dan waspada. Peristiwa tersebut memang tak lepas dari konteks internasional. Klaim ISIS sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut segera tersebar secara viral di media sosial. Meski, belum jelas pihak mana yang berada di belakangan peristiwa ini. Polisi masih terus mengejar para pelaku yang diduga bertanggung jawab. Beragam pihak mengutuk peristiwa tersebut. Hashtag #kamitidaktakut berseliweran di media sosial. Beberapa warga berinisiatif untuk mengadakan kegiatan di lokasi terjadinya bom untuk mengumumkan bahwa warga tak takut akan ancamana terorisme. Tak ketinggalan, Minggu (17/1) tokoh lintas agama melakukan deklarasi bersama melalui Apel Kebhinekaan Lintas Iman Bela Negara di Lapangan Banteng menyatakan komitmen untuk menjaga kebersamaan bangsa dan membendung radikalisme, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. Terorisme adalah musuh segala bangsa. Atas nama apa pun pembunuhan tak boleh dilakukan. Agama apapun melarang hal tersebut. Kekerasan atas nama agama sampai saat ini memang tetap terus terjadi baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Ada yang salah dalam konstruksi keberagaman kita, bangsa yang yang menyatakan sebagai Bhineka Tunggal Ika. Dan, dunia pendidikan merupakan salah satu ruang strategis dalam membangun konstruksi keberagaman di Indonesia. Konstruksi Pemahaman Keberagaman di Sekolah Narasi bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam baik dari agama, sosial budaya, maupun kelas sosial tentu sudah diperkenalkan kepada para siswa sejak di bangku sekolah. Mereka mendapatkan pemahaman tersebut baik melalui pembelajaran di kelas maupun aktivitas harian yang dirancang oleh sekolah. Secara spesifik para peserta didik mendapatkan pemahaman keberagaman dari pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang didapatkannya dari sejak kelas 1

Penyebaran informasi mengenai radikalisme, kekerasan, maupun pornografi sangat mudah diakses oleh siapa saja, termasuk peserta didik. Secara viral, informasi tersebut didapat peserta didik melalui media sosial yang ada pada gadget dalam genggaman masing-masing. Hal itu tentu saja menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan atau sekolah untuk tetap mampu menginternalisasikan nilai-nilai positif saat segala informasi terpapar dengan mudah memenuhi ruang kesadaran para peserta didik. Timbul ide agar ada pembatasan, bahkan pelarangan membawa gadget ke sekolah bagi peserta didik. Sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan jika sekolah sebagai unit yang paling mikro dalam pembelajaran mampu memberikan pemahaman tentang penggunaan gadget secara efektif kepada peserta didik. Melarang peserta didik untuk memiliki gadget atau membawanya ke sekolah tentu hal yang kontraproduktif. Yang diperlukan adalah bagaimana pihak sekolah, terutama guru, memberikan pemahaman kepada peserta didik agar memahami pemanfaatan gadget untuk halhal yang positif dan mendukung kebutuhan pembelajaran. Gagdet yang dimiliki peserta didik harus dioptimalkan untuk pembelajaran. Optimasi penggunaan gadget itu penting karena pembelajaran akan menjadi lebih praktis. Mereka akan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Proses yang tentu harus dilatihkan secara terus-menerus. Harapannya, peserta didik memiliki kemampuan untuk secara sadar menggunakan gadget yang dimiliki. Yakni, untuk memilih informasi mana yang memang bermanfaat bagi kehidupan keseharian. Tentu tantangan berat bagi orang tua maupun lembaga pendidikan memberikan konter yang efektif terhadap infomasi negatif yang menyebar melalui internet. Perlu upaya menyeluruh, baik secara struktural maupun kultural. Tujuannya, peserta didik tidak terjebak pengaruh yang disebabkan informasi-informasi negatif seperti radikalisme, aksi kekerasan, maupun pornografi. Dalam hal penggunaan gagdet yang berlebihan, sering kali permasalahan tidak terdapat pada anak. Ada keteladanan yang kurang dari orang tua, guru, maupun orang dewasa di sekitar anak.

I R Soekarno, ijazah ini sua tu saat dapat robek dan hancur menjadi abu. Dia tidak abadi. Ingatlah bahwa satu-satunya hal yang abadi adalah karakter dari seseorang. Kenangan terhadap karakter itu akan tetap hidup sekalipun dia mati' (Adams, 2014). Kutipan tersebut ialah pefax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Dimuat di: http://www.nu.or.id/post/read/71243/belajar-majukan-pendidikan-daripesantren-cipasung-Jumat, 16 September 2016 11:08 Opini Gerbang Pondok Pesantren Cipasung. Oleh Anggi Afriansyah Akhir pekan ini, Ahad, 18 September 2016 Pondok Pesantren Cipasung akan menyelenggarakan Peringatan Haul ke-39 Almaghfurlah KH Ruhiat (pendiri Ponpes Cipasung) dan Peringatan Haul ke-9 Almaghfurlah KH M. Ilyas Ruhiat (Pimpinan Pesantren Cipasung . Peringatan haul ini menjadi momen yang tepat untuk mempelajari rekam jejak kedua Ajengan tersebut dalam kontribusinya bagi dunia pendidikan, khususnya di tataran priangan.

penulis Gusdur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid dalam beberapa bagian bukunya menuliskan tentang kegandrungan Gus Dur membaca buku. Melalui catatan Barton kita dapat belajar betapa gemar dan cintanya Gus Dur terhadap buku. Kekuatan membaca Gus Dur seharusnya menginspirasi setiap santri di pesantren, para siswa secara umum yang sedang berjuang menggapai pengetahuan. Gus Dur membaca buku jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebayanya. Rumahnya penuh dengan buku. Apalagi Gus Dur berasal dari keluarga pencinta ilmu dan ahli ilmu. sebagai cucu dari KH Hasyim Asyari dan anak dari Kiai Wahid Hasyim tak mengherankan jika Gus Dur sudah sangat senang membaca di usianya yang sanga belia. Ketika kuliah di Universitas Al Azhar salah satu tempat kegemarannya adalah perpustakaan. Ia terbiasa membaca di perpustakaan Universitas Amerika, Universitas Kairo, atau di perpustakaan Perancis. Gus Dur terbiasa membaca di mana saja, apa saja, dan di mana saja, tanpa memilih tempat. Di rumah maupun di tempat menunggu bus ia membaca. Tak ada buku, potongan koranpun ia baca. Bacaannya luas, tak sekedar kajian keagamaan. Ia membaca semua karya William Faulkner, novel-novel Ernest Hemingway, puisi Edgar Allan Poe dan John Done, Andre Gide, Kafka, Tolstoy, dan Pushkin. Ia juga membaca karya Marx dan Lenin. Ia senang berdiskusi dengan mahasiswa dan kaum cendikiawan di kedai-kedai kopi Kota Kairo. Kedai-kedai kopi baginya merupakan sekolah untuk menyempurnakan pengetahuan Bahasa Arab juga debat-debat intelektualnya.

Indonesia beruntung memiliki lembaga pendidikan yang menyejarah seperti pesantren. Apalagi rekam jejak pesantren mendidik masyarakat sudah teruji zaman. Dari rahim pesantren telah lahir beragam tokoh cerdik cendikia. Pesantren tak hanya berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (religion-based curriculum) tetapi juga kurikulum yang berbasis pada persoalan masyarakat (community-based curriculum) (Suyata dalam Zuhri, 2016). Hal tersebut memang menjadi salah satu kekhasan pesantren. Pendidikan yang diberikan di pesantren tak menjauhkan santri dari realitas keseharian. Jika merujuk pada konteks pembelajaran modern, apa yang dilakukan pesantren adalah bagian dari pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Studi yang dilakukan oleh Anin Nurhati (2010) misalnya mengungkap peran pesantren dalam memberikan materi kewirausahaan kepada para santrinya agar mereka memiliki kecakapan hidup seperti kemampuan beternak, budi daya perikanan, pengolahan obat-obatan, perdagangan, perbengkelan, otomotif dan permebelan (Zuhri, 2010). Beragam kurikulum tersebut tentu menjadi kekuatan bagi pesantren untuk menjawab tantangan zaman. Ada kesadaran bahwa pemahaman teks-teks keagamaan semata tanpa penguasaan keilmuan yang lain akan menyebabkan santri semakin tertinggal. Pesantren tak pernah terjebak pada perubahan kurikulum yang terjadi karena berubahnya menteri. Pesantren senantiasa konsisten, karena tujuan awalnya adalah mendidik santri menjadi individu-individu yang bermanfaat bagi sesama. Maka pesantren tak terjebak pada pola-pola pendidikan formal yang berbasis nilai-nilai kuantitatif. Tak ada sertifikasi untuk

Jakarta Smart Card (KJP) is a program by the DKI Jakarta Provincial Government which gives a chance for the less affluent to achieve up to secondary education. This paper examines three aspects of KJP implementation, namely (i) opportunities and challenges of the program implementation as the fulfillment of social justice in education; (ii) problems related to the program implementation and its future challenges; and (iii) KJP as an effort to improve education services. This study used primary data obtained from interviews and relevant secondary data. The main finding indicates that violations and misuse of KJP fund still exist. Although the government has improved the rules, management, and mechanisms for the distribution of the program, inaccuracies in data and fund recipients are still found. Therefore, these issues need to be the points of evaluation, improvement, and innovation to fulfill the social justice for the disadvantaged citizens.

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.