Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
DPR dan Ombudsman menemukan beras turun mutu di gudang Bulog.
Di gudang Bulog, ada temuan beras yang sudah berbau apak dan berkutu.
Ada potensi maladministrasi hingga kerugian negara pada kasus beras turun mutu.
INSPEKSI mendadak anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengungkap temuan penting: penyimpanan beras dalam jangka waktu lama sehingga kualitasnya turun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Belum jelas benar apa penyebab penurunan kualitas ini, apakah karena kesalahan metode penyimpanan, fasilitas gudang yang tak memadai, atau karena terlalu lama disimpan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu temuan yang cukup heboh di media sosial adalah ketika rombongan Komisi IV DPR mendatangi gudang Bulog di Ternate, Maluku Utara. Dalam video yang diunggah di akun Instagram DPR pada Jumat, 26 September 2025, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menemukan berkarung-karung beras turun mutu. Ketika itu, Titiek mengatakan ada beras yang sudah disimpan setahun lebih. "Kalau kualitasnya sudah terlalu jelek, ya sudah, jangan dijual," katanya.
Persoalan ini sudah berulang kali terjadi. Selain DPR, Ombudsman Republik Indonesia menemukan beras turun mutu di gudang Bulog Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada awal Agustus 2025. Di sana bahkan ada beras yang sudah berbau apak dan berkutu. Ombudsman pun menduga ada upaya penahanan penyaluran stok beras serta penyerapan gabah berkualitas rendah, yang berpotensi menjadi maladministrasi dan merugikan negara.
Ihwal kerugian negara, Riyono, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menaksir potensi kerugian negara Rp 3,75 triliun jika beras Bulog menjadi stok disposal alias terbuang. Angka ini dihitung dari perkiraan stok disposal sebanyak 300 ribu ton dikali harga eceran tertinggi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.500 per kilogram.
Banyak pengamat yang sudah memperkirakan maraknya temuan beras turun mutu itu akibat sejumlah kebijakan. Pertama, karena kebijakan penyerapan gabah semua kualitas atau at any quality yang berlaku tahun ini. Dampak dari gabah-gabah bermutu rendah adalah beras berkualitas rendah, seperti berkadar air tinggi atau berbulir hampa. Beras semacam ini tidak mungkin disimpan lama sehingga prinsip first-in first-out tidak bisa diterapkan secara kaku oleh Bulog.
Dugaan penyebab kedua adalah penahanan penyaluran beras program SPHP. Akhir tahun lalu, pemerintah memutuskan akan menggelontorkan 320 ribu ton bantuan pangan serta 300 ribu ton beras SPHP pada Januari dan Februari 2025. Namun bantuan itu sempat dihentikan pada 6 Februari 2025 karena ada realokasi anggaran. Penyaluran kembali bergulir pada Juli 2025 ketika harga beras naik.
Penjelasan atas persoalan yang terjadi bisa Anda baca pada tulisan berjudul "Alasan Bulog Menumpuk Beras hingga Turun Mutu" dan "Cara Pemerintah Menangani Beras Turun Mutu". ●
Foto 
