PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AKTIVIS LINGKUNGAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri Dalam literature masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (pollution) pemanfaatan lahan secara salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource deleption). 1 Akan tetapi, jika dilihat dari prespektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (Environmental pollution) dan perusakan lingkungan hidup. Selain eksploitasi sumber daya alam yang menjadi-jadi, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungan belakangan ini. Contoh sederhananya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan yang menyebabkan sampah bertumpuk tak teratur, bahkan di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sendiri. Sekitar tahun 2006 lalu misalnya terdapat kejadian bencana berupa longsor sampah di Bogor. Hal ini merupakan yang pertama kalinya di dunia dan jelas hal tersebut terjadi akibat kesalahan manusia sendiri.

Dewasa ini perkembangan ekonomi semakin maju dengan adanya globalisasi di berbagai bidang. Banyak perusahaan dan industri yang berdiri di Indonesia, baik perusahaan asing maupun nasional. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri untuk Indonesia, dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri otomatis permintaan akan tenaga kerja juga semakin bertambah banyak. Dengan kondisi tersebut berarti dapat membantu pemerintah terlebih dalam hal pemberantasan atau peminimalisasian angka pengangguran di Indonesia. Perkembangan industri yang semakin ketat sekarang ini membuat perusahaan-perusahaan mau tidak mau untuk berusaha memperkerjakan tenaga kerja semaksimal mungkin dengan jumlah tenaga kerja seminimal mungkin sehingga para pekerja dapat memberikan kontribusi dan keuntungan yang besar bagi perusahaan sesuai dengan sasaran perusahaan itu. Agar tujuan-tujuan mereka dapat tercapai maka perusahaan hanya akan memfokuskan diri pada apa yang menjadi kegiatan utama atau bisnis inti mereka sedangkan proses perekrutan, penyeleksian, dan pengadaan tenaga kerja diserahkan kepada pihak ketiga. Hal semacam itulah yang dinamakan dengan outsourcing.

Perkembangan hukum perlindungan konsumen di Barat dimulai dari lahirnya gerakan perlindungan konsumen (consumers movement), yang disebut dengan era pertama pergerakan konsumen. Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen. Secara historis perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan-gerakan konsumen diawal abad ke-19. Di New York pada tahun 1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali, dan pada tahun 1898 terbentuk Liga Konsumen Nasional (The National Consumer's League) di Amerika Serikat. Organisasi ini kemudian tumbuh dan berkembang dengan pesat, sehingga pada tahun 1903 Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat telah berkembang menjadi 64 cabang yang meliput 20 negara bagian. 1

DISKUSI/PEMBAHASAN REVIEW Buku Hukum Lingkungan di Indonesia (edisi kedua) yang disusun oleh Profesor Takdir Rahmadi ini merupakan buku yang sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, utamanya bagi para pejabat negara, pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum dan masyarakat sipil, serta seluruh masyarakat, untuk memahami pengaturan tentang hukum lingkungan di Indonesia. Penerbitan buku ini diharapkan dapat mengisi kelangkaan buku-buku tentang hukum lingkungan di Indonesia karena hukum lingkungan sebagai sebuah bidang hukum yang relatif baru. Substansi dalam buku ini tidak hanya membahas norma, asas-asas dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga membahas doktrin-doktrin hukum di negara lain, yaitu Belanda dan Amerika Serikat, sehingga para pembaca memperoleh wawasan perbandingan. Selain pembahasan melalui pendekatan perbandingan terhadap hukum lingkungan di negara lain, pembahasan juga menggunakan pendekatan sejarah atau perkembangan hukum lingkungan Indonesia dari periode 1982 hingga perkembangan terakhir. Selain itu, buku ini juga membahas prinsip-prinsip yang diadopsi dalam instrumen-instrumen hukum internasional, terutama Deklarasi Rio 1992 mengingat perkembangan hukum nasional juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan sendiri ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Buku ini terdiri dari 5 bab yang didalamnya membahas tentang isu permasalahan lingkungan, faktor penyebab terjadinya, pengaturan asas; hak dan kewajiban; kewenangan; kelembagaan; dan instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian perusakan lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Sadar akan nilai intrinsik (bawaan) keanekaragaman hayati dan nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmiah, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetis keanekaragaman hayati dan komponen-komponennya.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk dapat menjadikan suatu merek menjadi terkenal secara luas dan dipergunakan oleh masyarakat luas, menjadikan beberapa produsen melakukan jalan pintas dengan menjalankan perilaku bisnis curang yaitu dengan melakukan "pembajakan" atau peniruan dari merek yang telah lama beredar di pasaran, atau dapat juga disebut sebagai merek yang sudah terkenal. Pelanggaran merek juga mengkedepan dalam issue pararelimport dimana barang-barang diperoleh dari luar negeri secara sah, kemudian dibawa masuk ke Indonesia untuk tujuan komersil tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang lisensi atas merek tersebut di Indonesia. Dalam hal ini tidak ada pemalsuan merek, tetapi hal ini melanggar hak-hak penerima lisensi, karena merusak pangsa pasar pemegang lisensi. Adanya praktik curang ini, tidak hanya perusahaan pemilik merek terkenal yang dirugikan akan tetapi masyarakat sebagai konsumen dan negara juga dirugikan. Bagi pemilik merek kerugian yang dirasakan adalah menurunnya pendapatan, dan apabila kualitas dari barang dan jasa yang ditiru lebih rendah, maka akan menurunkan citra produk tersebut di mata konsumen. Bagi konsumen kerugian yang dideritanya adalah mutu barang yang rendah, sedangkan bagi negara kerugian yang timbul adalah berkurangnya penerimaan pajak. Perlindungan hukum yang memadai terhadap merek-merek terkenal, yang kebanyakan adalah merek terkenal dari luar negeri muntlak diperlukan, tanpa mengurangi hak pengusaha pribumi yang memiliki merek yang sama dengan merek terkenal tersebut yang menggunakannya dengan itikad baik. Namun demikian untuk menjaga keseimbangan hak dari pemilik merek terkenal dalam dan luar negeri, perlu juga kiranya dirumuskan kriteria merek terkenal "lokal", yaitu merek terkenal yang berkembang pada suatu daerah atau wilayah tertentu atau merek terkenal yang berada dalam suatu negara Painstaking efforts and long process to make one product widely popular among the consumers force the producers to take an illegal short cut by doing a piracy or immitating a well-known brand. One typical type of brand violation is a pararel import, in which the products are legally imported and then sold without any prior approval from the licence holder. In this case no brand violation is breached, but this practice violates the right of the licence holder. The damage is not only done to the the licence holder, but also to the consumers and the importing country. For the licence holder, the practice will signifi cantly reduce the benefi t. The lower quality of the illegal product will also contribute to the decreasing image of the original products. This practice will make the consumers unsatisfi ed, due to the product of lower quality, and it also reduces the revenue for the state. Legal protection for branded product, which are mostly imported, is badly in need, without denying the right of local producers to use the well-known branded in a good intention.

Dalam perkembangannya, dewasa ini masalah perdagangan dan industri internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.

There are many types and causes in a violence behavior. One of the action in the domestic field is the violence performed by parents, family, and the close neighborhood on children. Furthermore, the children abuse violates the human rights since as a humankind, children have the rights even from their birthday. The children assault will dangerously cause the fatal result, physically and psychologically on a child. The violences on children are the act against the laws, UN Declaration about Human Rights and UU RI No. 39 Tahun 1999 verse 53. Besides, Islam prohibits the violent acts on children as well. PENDAHULUAN Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi saat ini. Kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi, dan kemajuan industri telah melunturkan nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etis, etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu, banyak pelanggaran hak asasi terjadi dalam berbagai bentuk, utamanya dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Umumnya kekerasan terjadi pada orang-orang yang lemah, seperti anak, perempuan, dan orang tua (lansia).Kekerasan biasanya didominasi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Kekerasan dikatakan melanggar hak-hak asasi karena kekerasan merampas hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula. Penyebab terjadinya tindak kekerasan sangat bervariasi dan jenisnyapun bervariasi. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya kepada anaknya. Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Manusia, hal ini karena selaku manusia, anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi

DISKUSI/PEMBAHASAN REVIEW Buku ini merupakan kumpulan pengalaman Penulis, baik di lapangan maupun dalam posisi sebagai akademisi. Tidak ketinggalan jejak pemikiran penulis yang dipublikasikan di media massa. Dinamika perkembangan tersebut diramu dan disajikan dalam bentuk buku ini. Buku ini pada dasarnya mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret, khususnya ditujukan kepada para ahli atau pemerhati lingkungan dalam perspektif hukum agar dalam mengambil kebijakan dibidang kehutanan dilaksanakan secara lebih luas dan terukur. Buku ini tersaji ke dalam lima bab dimana tiap bab memiliki pembahasan yang saling berkesinambungan dan berdasarkan pada perkembangan isu-isu pokok kehutanan terkini. Bab I membahas mengenai penegakan hukum lingkungan dan hukum lingkungan kehutanan. Bab II membahas mengenai penyebab dan akibat kerusakan lingkungan hidup. Bab III membahas mengenai inspirasi dan kebijakan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Bab IV membahas mengenai rimbawan mencegah malpraktik kehutanan. Dan, Bab V membahas mengenai akomodasi hak masyarakat adat dalam UU kehutanan. Istilah hukum lingkungan kehutanan terkesan klise dan umum. Istilah ini secara akademis memerlukan klarifikasi. Namun sederhana saja, bahwa selama ini ada satu hal yang selama ini terabaikan, yaitu ketika ingin menciptakan kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian hutan. Gangguan sosal adalah akibat dari tindakan atau perbuatan manusia yang dapat mengubah keadaan, sifat, peruntukan dan penggunaan hutan. Disamping itu juga terjadi disebut deforestasi. Yaitu sebagai penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya. Pada tataran teoretik, rusaknya hutan seluas itu tentu berakibat luas terhadap berbagai sektor lainnya. Hukum kehutanan menurut sebagai instrumen yang harusnya dijadikan sebagai penghambat lajunya kerusakan itu dimaksudkan sebagai kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur antara negara dengan hutan dan kehutanan. Termasuk didalamnya hubungan antara individu dengan hutan dan kehutanan.

Hargo Basuki, Najib Albana Daulay, 2023

Hukum Asuransi Kesehatan