Papers by toetik rahayuningsih
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN WANITA DAN PEMBINAANNYA D1 LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Malang)
Persoalan kejahatan se1alu merupakan persoalan yang menarik perhatian berbagai pihak, yang kesemu... more Persoalan kejahatan se1alu merupakan persoalan yang menarik perhatian berbagai pihak, yang kesemuanya berupaya mencari penyelesaiannya dengan Cara-cara mencari penyebabnya baik dalam diri pelaku kejahatan, latar belakang sosia1ekonominya maupun dari masyarakatpya. Membahas permasa1ahan kejahatan yang tidak ka1ah penting adalah membahas pelakunya. Bila di tinjau dari peraturan perundangan yang ber1aku tidak ada pembedaan penjatuhan pjdana_antara pe1aku pria maupun wanita, tua maupun muda, yang terpenting ada1ah bahwa perbuatan yang te1ah dilakukan melanggar ketentuan undang-undang pidana. Dari sudut fisik antara pria dan wanita berbeda, ns mun dari jenis kejahatan yang di1akukan tidak ada perbedsan -wanita dapat melakukan ke~ahatan yang sarna jenisnya dan sama kejamnya dengan kejahatan yang dilakukan pria.Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: A. Jenis kejahatan apakah yang banyak dilakukan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Malang ? B. Bagaimanakah upaya pembinaan yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka turut menanggulangi dan mengurangi jumlah pelaku kejahatan wanita? Untuk menjawab permasalahan, mula-mula dilakukan stu di kepustakaan untuk mendapatkan informasi dengan permasalahan yang diteliti. Sejanjutnya juga dilakukan studi lapangan untuk mengetahui jenis kejahatan yang banyak dilakukan wanita tin~kBt pendidikan dan umur saat dilakukannya kejahatan. Studi 1apangan dilakukan dengan melihat data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita;Malang sampai dengan akhir Nopember92 serta dengan mewawancarai petugas dan b9be~apa nar~pidana~a. Hasil pene1itian menunjukkan bahwa kejahatan yang paling banyak dilakukan wanita adalah pembunuhan, sedangkan ~ tingkat pendidikan pelaku terbanyak adalah Sekolah Dasar dan buta huruf, dan umur pelaku saat melakukan kejahatan terba nyak ~ntara 20 -30 tahun. Namun demikian pelaku kejahatan adalah manuaia juga yang membutuhkan bimbingan dan pembinaan agar selepas menja1ani pemidanaan dapat diterima oleh masyarakat, dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna~ Adapun, perlakuan dan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita berdasarkan paaa sistem pemasyarakatan dengan po1a-pola pembinaan yang disesuaikan dengan keadaannya.
Rechtidee, Aug 5, 2015
Asset forfeiture policy proceeds of crime according to section 67 of the Act Money Laundering, th... more Asset forfeiture policy proceeds of crime according to section 67 of the Act Money Laundering, the authority given to the investigators to ask the State Court to decide property (assets) that are known or ought to be thought to be the result of a criminal act or State-owned assets were returned to the reserves. Recent developments related to efforts to optimize asset forfeiture of proceeds of crime. Supreme Court issued the regulation of MA (Perma) No. 1 2013 about Settlement Procedures for expropriation of Property in money laundering and other legal measures crime solving asset returns, the next is through trial in absentia. Partnership return of assets as set forth in law No. 1 of 2006 about reciprocal agreements the issue of criminal provisions of the Act will complement the Money Laundering Act.
Terrorism and Legal Responsibilities for International Terrorism Funding
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
Criminal Liability Responsibility Against President or Vice President
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
Media Iuris, Feb 28, 2023
Gambling is an act that is prohibited in both the Criminal Code and social norms. However, the ap... more Gambling is an act that is prohibited in both the Criminal Code and social norms. However, the application of Article 303 and Article 303bis of the Criminal Code and Government Regulations related to controlling gambling only covers gambling crimes that occur within the territory of the Republic of Indonesia. The application of gambling as a crime can lose the nature of an unlawful act if the gambling gets permission from the authorities so that the gambling becomes legal or legal. In practice, there are still customs or cultures that think that gambling is part of the culture and is difficult to eradicate and even spreads to use technology. This study aims to evaluate the enforcement of gambling laws in the perspective of criminal law policy. This research is a doctrinal research using a conceptual approach and a legal approach. This study was conducted by looking at whether the development of law enforcement and the provisions stipulated in the Criminal Code can reach the crime of gambling and increase public awareness efforts related to gambling. The results show that it is necessary to establish an ideal enforcement model based on the principles of legal certainty, justice and avoid the emergence of a gambling perspective legalized in the name of culture.
Yuridika, 2013
The promulgation of the Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering... more The promulgation of the Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering creates a fundamental advancement of law enforcement in the field of criminal law. The fundamental change includes; broader change of the authority of PPATK to investigate suspicious transactions, blocking delay transaction, recommend surveillance, enforce of administrative sanctions, and conducta joint cooperation on anti money laundering and asset returnsas results of a criminal offence. By the authority PPATKwill be able to maximize its role as focal point in the prevention and eradication of the crime of money laundering and be able to strengthen the cooperation in the event when the suspect rushed out of the country. In the asset recovery program, PPATK plays important role especially in terms of financial information intelligence for the purposes of assets tracing, both on the analysis, and the investigation, prosecution and proceedings in the court.Keywords: authority of PPATK, c...
SKRIPSI (4595) - Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya
Universitas Airlangga, 2016
Criminal Liability of Blackmailing and Money Laundering
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
KEJAHATAN KESUSILAAN DAN UPAYA PENANGANANNYA (Studi pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya)
Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur masalah kesusilaan terdapat di dalam Buku II Bab XIV, pasal-p... more Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur masalah kesusilaan terdapat di dalam Buku II Bab XIV, pasal-pasal 281 303 dan Buku III Bab VI, Pasal-pasal 532-547. Pengaturan dalam KUHP untuk jenis kejahatan kesusilaan meliputi: pornografi; perzinahan; percabulan; pelacuran: penggugllran kandllngan, membuat orang lain mabllk; menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan pengemisan/pekerjaan yang berbahaya; penganiayaan hewen dan per j udi.an , Pelanggaran kesllsilaan, dapat meliputl: menyanyikan lagu-Iagu yang melanggar� kesusilaan, di tempat umum menempelkan gambarganmbar yang dapat membangkitkan nafeu birahi para pemuda, menunjukkan sesuatu sarana mencegah hamil dan menggugllrkan kandungan, mabuk di, tempat umum , menggunakan hewan untuk pekerjaan yang melebihi kekuatannya,bermain judi di tempat umum,sabung ayam tanpa ijin, meramal mimpi, menjual, menawarkan jimat atau benda berkekuatan qaLb , menggunakan jimat pada saat memberi kesaksian di pengadilan. Berdasarkan pengaturan di atas me...
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN WANITA DAN PEMBINAANNYA D1 LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Malang)
Persoalan kejahatan se1alu merupakan persoalan yang menarik perhatian berbagai pihak, yang kesemu... more Persoalan kejahatan se1alu merupakan persoalan yang menarik perhatian berbagai pihak, yang kesemuanya berupaya mencari penyelesaiannya dengan Cara-cara mencari penyebabnya baik dalam diri pelaku kejahatan, latar belakang sosia1ekonominya maupun dari masyarakatpya. Membahas permasa1ahan kejahatan yang tidak ka1ah penting adalah membahas pelakunya. Bila di tinjau dari peraturan perundangan yang ber1aku tidak ada pembedaan penjatuhan pjdana_antara pe1aku pria maupun wanita, tua maupun muda, yang terpenting ada1ah bahwa perbuatan yang te1ah dilakukan melanggar ketentuan undang-undang pidana. Dari sudut fisik antara pria dan wanita berbeda, ns mun dari jenis kejahatan yang di1akukan tidak ada perbedsan -wanita dapat melakukan ke~ahatan yang sarna jenisnya dan sama kejamnya dengan kejahatan yang dilakukan pria.Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: A. Jenis kejahatan apakah yang banyak dilakukan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Malang ? B. Bagaimanakah...
JENIS PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL (Suatu studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Malang)
Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial lainnya, sehingga ma... more Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial lainnya, sehingga masyarakat mencelanya. Kejahatan itu sendiri bisa dilakukan oleh orang orang laki laki, wanita, dewsa, remaja, atau anak - anak. Bentuk kejahatan itu sendiri bisa bermacam macam, misalnya pencurian , penganiayaan, penipuan, pembunuhan dan lain - lain.
Corporate Criminal Liability Related to Fraud in E-Commerce Transactions
This study to understand, analyze, and produce a systematic explanation of the criminal liability... more This study to understand, analyze, and produce a systematic explanation of the criminal liability of fraud perpetrators through e-commerce transactions. This study is normative using statute approach and conceptual approach. The primary law sources of this research are the laws and regulations, the Law on information and electronic transactions, as well as the system and electronic transaction management. This study found out that the crime in question is a lie about something that are not in accordance to the original object, which is beneficial as well as the benefits and advantages of an accumulated of lies, or fake information that provided for a particular object. Other precautions are taken in a particular corporate company that has a trading license. In criminal terms, all parties may be subject to a criminal, including in the case of assisting criminal acts. This research is expected to be a source for knowledge and the government, business people, consumers, the world of hi...
Analisis Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering DI Indonesia
Dalam perkembangan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan... more Dalam perkembangan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Dang. Perubahan mendasar diantaranya diaturnya wewenang PP ATK yang lebih Iuas dibandingkan pengaturan dalam undang-undang sebelumnya meskipun bukan merupakan wewenang penyelidikan dan penyidikan. Wewenang baru diantaranya adalah wewenang pemblokiran, penundaan transaksi, dan penjatuhan sanksi administratif, sesegera wewenang melakukan keIjasama anti pencucian uanag dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Dengau wewenang yang dimiliki PPATK akan dapat lebih memaksirnalkan perannya sebagai focal pOint dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan akan semakin memperkokoh keberadaan PPATK dalam upaya keIjasama pengembalian aset yang dilarikan pelakunya ke luar negeri. PPATK berperan penting dalam program aset recovery terutama dalam hal p...
PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PEMBARENGAN DAN PENGULANGAN PERBUATAN PIDANA (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Gresik)
Menurut Pasal 12 ayat (3) KUHP menentukan bahwa pidana penjara maksimum umumdapat limabelas tahun... more Menurut Pasal 12 ayat (3) KUHP menentukan bahwa pidana penjara maksimum umumdapat limabelas tahun dapat dilampaui samspai selama-Iamanya duapuluh tahun dalam hal terjadi perbarengan (concursus), pengulangan (recidive) atau karens yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a. Demikian juga menurut Pasal 18 ayat(2) yaitu pidana kurungan boleh dijatuhkan menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang dise babkan karena perbarengan, pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a. Berdasarkan dua ketentuan di atas merupakan dasar pem-Iberatan ancaman pidana terhadap perbarengan dan pengulangan, yaitu pidana penjara maksimum limabelas tahun dapat menjadi duapuluh tahun dan pidana kurungan maksimum satu tahun dapat menjadi satu tahun empat bulan• (Mohon Abstrak selanjutnya lihat langsung ke Teks Laporan Penelitian )
Delik Aduan Dan Prosedur Penyidikannya DI Wilayah Kotamadya Surabaya
Penentuan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan pidana (delik), dilakukan oleh pemerintah den... more Penentuan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan pidana (delik), dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa perbuatan itu sangat merugikan masyarakat baik kelompok maupun individu serta pemerintah negara. Mealui alat-alat kekuasaannya negara melakukan penanganan terhadap masalah kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dalam proses penyelidikan dan penyidikah, kepentingan negara diwakili oleh lembaga kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan proses penjatuhen pidana dan memidana oleh kehakiman.
Penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja tanpa izin
menentukan pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar me... more menentukan pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar menjanQkau setiap warga negara seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-UndanQ Dasar 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekeriaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Landasan konstitusional ini menunjukkan denQan jelas bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian pekerjaan vang layak hanva akan diperoleh jika kesempatan terbuka luas.
International Journal of Humanities, Social Sciences and Education
Nearly two decades after the devastating Bali bombing, terrorism still remains at the core of Ind... more Nearly two decades after the devastating Bali bombing, terrorism still remains at the core of Indonesian national security. The government has programs on counterterrorism in order to eradicate terrorist attacks. A national auxiliary body,National Counter Terrorism Agency or Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (herein after BNPT) has been established in 2010 with the main duty to eradicate terrorism in Indonesia with some strategic policies which consist of legal enforcement and anticipatory measures. However, terrorist attacks had occurred again in 2018 in Surabaya. This condition would have become worsened with the existence of digital media. By its nature, the Internet provides more opportunities for individuals to become radical since the Internet can give almost unlimited information including radicalism that nearly without filter from various sources. This paper is normative legal research with conceptual, historical, and statute approaches by which the result of this paper can be used as a reference for the government in eliminating digitalized radicalism in Indonesia. This paper argues that the Internet as one method of communication devices may become a very dangerous method of radicalization in Indonesia, in this case, self-radicalization because individuals may communicate and collaborate with terrorists and extremists who stay in other countries without physical contact. In this respect, radicalism would have spread easily and massive in Indonesia with the target of youth as the biggest user of digital social media. This paper analyzes de-radicalization programs by Indonesian government to stem the tide of radicalism that leads to terrorism including international cooperation in the Southeast Asian region as the ASEAN member states would like to build resilience against potential disruptive effects of digital revolution 4.0.
Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang
Money laundering is a crime that has special characteristics, since the birth from the predicate ... more Money laundering is a crime that has special characteristics, since the birth from the predicate offense through the stages of placement, layering and integration. Money laundering always involves financial institution and a big asset in their operation. Therefore, prevention and eradication is not only done through the criminal justice system, but also through financial institutions. Some legal issues in the study are: whether the philosophical foundations return of assets in money laundering in this Indonesia? How return of assets as a result of money laundering is done under the provisions of the law? And what is the legal mechanism that can be taken to return the money laundering proceeds of crime assets. The methodology of this research is the normative legalresearch with, conceptual and comparative approach from some developed countries that already have legislation on money-laundering and asset recovery. The research aims to strengthen the philosophical basis of return on ass...
Tindak pidana perbankan merupakan salah satu predicate crime dari pencucian uang. Mengoptimalkan ... more Tindak pidana perbankan merupakan salah satu predicate crime dari pencucian uang. Mengoptimalkan perampasan asset hasil tindak pidana merupakan salah satu upaya pemberantasan TPPU.Kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana menurut Pasal 67 UU PPTPPU, kewenangan diberikan kepada penyidik untuk mengajukan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dijadikan aset milik negara atau dikembalikan kepada yang berhak.Perkembangan terkini terkait upaya mengoptimalkanperampasan aset hasil kejahatan. MA mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Lain. Langkah hukum penyelesaian pengembalian aset tindak pidana pencucian uang, berikutnya adalah melalui peradilan in absentia. Kerjasama pengembalian aset sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Bal...
Uploads
Papers by toetik rahayuningsih