alfredo risano

Disharmoni Antara Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Uu Tahun 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan DI Bidang Pertambanagn Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat

Jurnal Independent, Oct 5, 2020

Konsep hak menguasai negara/hak penguasaan negara yang menempatkan seluruh rakyat Indonesia sebag... more Konsep hak menguasai negara/hak penguasaan negara yang menempatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam yang ada di wilayah negara Indonesia, apabila terdapat kekayaan tambang mineral dan batubara di suatu daerah, tidak serta merta menjadikan daerah tersebut menjadi satu-satunya daerah yang makmur dikarenakan hasil sumber daya tambang yang melimpah. Tetap ada kewajiban pembagian dana perimbangan dengan tujuan dapat didistribusikan manfaatnya secara merata ke wilayah lain di Indonesia. Dana perimbangan tersebut, selain bertujuan untuk membantu daerah dalam hal pendanaan untuk melaksanakan kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta tujuan lainnya adalah untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Download

Criminal Policy Reform of Cannabis use for Medical Purposes in Indonesia Based on the Consideration of the Single Convention on Narcotics 1961

Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021), 2023

Criminal Policy Reform of Cannabis use for Medical Purposes in Indonesia Based on the Consideration of the Single Convention on Narcotics 1961

Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021), 2023

Asas Legalitas Tindak Penyalahgunaan New Psychoactive Subtances Dalam Kajian Hukum Pidana

Utilization of Canana as a Medicine in Legal Perspective in Indonesia

Jurnal Independent

The main problem in this research is that there is a conflict in Article 7 and Article 8. Where A... more The main problem in this research is that there is a conflict in Article 7 and Article 8. Where Article 8 Prohibition of the Use of Narcotics Group 1 for the Purpose of Health Services, while in Article 7 Narcotics can be used for the benefit of health services. Articles in the Narcotics Law currently conflict with other articles, causing many interpretations and legal uncertainty in the enforcement of the use of cannabis plants as medicine in society. The Use of Cannabis as a Drug Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Law. It can be concluded in the Indonesian Criminal Law research on the Use of Cannabis as a Drug, currently many articles related to Narcotics are still in conflict with other articles, causing uncertainty in the law against the use of marijuana as a drug. The state must be able to codify the Law on Narcotics, so that these articles do not conflict with other articles, and so that there are no more losses experienced by the community and the state in the...

Download

Disharmoni Antara Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Uu Tahun 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan DI Bidang Pertambanagn Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat

Konsep hak menguasai negara/hak penguasaan negara yang menempatkan seluruh rakyat Indonesia sebag... more Konsep hak menguasai negara/hak penguasaan negara yang menempatkan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam yang ada di wilayah negara Indonesia, apabila terdapat kekayaan tambang mineral dan batubara di suatu daerah, tidak serta merta menjadikan daerah tersebut menjadi satu-satunya daerah yang makmur dikarenakan hasil sumber daya tambang yang melimpah. Tetap ada kewajiban pembagian dana perimbangan dengan tujuan dapat didistribusikan manfaatnya secara merata ke wilayah lain di Indonesia. Dana perimbangan tersebut, selain bertujuan untuk membantu daerah dalam hal pendanaan untuk melaksanakan kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta tujuan lainnya adalah untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Kata Kunci :Pertambanagn Mineral Dan Batu Bara, Kewenangan Pengelolaan, Hak Menguasai Negara

Legal Review Enforcement Repressive Legal Efforts Against Narcotics Users Of Children

Jurnal Independent

In terms of enforcement the law. Second, legal instruments in the framework of criminal law enfo... more In terms of enforcement the law. Second, legal instruments in the framework of criminal law enforcement abuse of narcotics against minors using a legal basis Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. In the the provisions of the SPPA Law, in order to prosecute children who are involved with the law, then a diversion effort is carried out, namely a restorative effort or recovery state solve the problem together, in this research is focous about How are repressive legal measures against child narcotics users in under age?. As previously explained, in act Number 11 In 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is a restorative principle (Restorative justice), which is aimed at restoring the original state, meaning efforts to restore the attitudes and mentality of children who have committed acts the crime of narcotics abuse to be as before or as a cure for the criminal act he has committed. Of course, the provisions of the Narcotics La...

Download

Uploads

Papers by alfredo risano

Log In